Presiden Donald Trump lagi-lagi bikin heboh dengan manuvernya. Kali ini, dia terus-terusan minta Mahkamah Agung (MA) buat turun tangan membatalkan keputusan hakim-hakim yang dianggap menghalangi agendanya. Kok bisa ya? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar?
Intip Dulu Poin-Poin Pentingnya:
- Trump makin sering pakai ‘jurus’ banding darurat ke MA.
- Lebih dari 130 gugatan hukum menghadang perintah eksekutifnya.
- Hakim federal udah lebih dari 40 kali menjegal pemerintahannya.
- Trump pengen MA kasih ‘pelajaran’ ke hakim-hakim yang dianggap lebay.
Trump dan ‘Jurus Pamungkas’ Mahkamah Agung
Setelah kalah berkali-kali di pengadilan federal yang lebih rendah, Presiden Donald Trump balik lagi ke taktik yang dulu sukses banget di periode pertamanya: banding darurat ke Mahkamah Agung. Dalam seminggu terakhir aja, udah tiga kali Departemen Kehakiman minta MA buat turun tangan lebih cepat dari biasanya. Sejak Trump menjabat dua bulan lalu, total udah enam kali!
Kenapa Trump Ngotot Banget?
Pemerintahan Trump lagi pusing tujuh keliling nih. Soalnya, ada lebih dari 130 gugatan hukum yang menghadang perintah eksekutifnya. Banyak gugatan diajukan di daerah-daerah yang cenderung liberal, bikin sistem pengadilan jadi medan pertempuran sengit buat kebijakan-kebijakannya.
Menurut data Departemen Kehakiman, hakim federal udah lebih dari 40 kali menjegal pemerintahannya dengan mengeluarkan perintah penahanan sementara dan perintah pendahuluan. Masalahnya macem-macem, mulai dari perubahan kewarganegaraan, anggaran federal, hak-hak transgender, sampe deportasi yang pakai undang-undang abad ke-18 yang jarang banget dipake.
MA Jadi ‘Senjata’ Trump?
Dengan mayoritas hakim konservatif yang dibentuknya sendiri (Trump udah menominasikan tiga hakim), dia berharap MA nggak cuma berpihak padanya, tapi juga ngasih ‘pelajaran’ ke hakim-hakim federal yang dianggap udah kelewatan batas.
“Cuma MA yang bisa menghentikan ‘aturan TRO’ yang makin mengacaukan pemisahan kekuasaan – makin cepat, makin baik,” tulis Pelaksana Tugas Jaksa Agung Sarah Harris dalam kasus deportasi.
Apa Itu ‘Shadow Docket’?
Stephen Vladeck, profesor hukum dari Georgetown University, yang udah lama meneliti soal banding darurat ini, bilang kalau kasus-kasus ini nunjukkin seberapa jauh MA bakal ‘melawan’ Trump. Di pemerintahan Trump yang pertama, Departemen Kehakiman 41 kali ngajuin banding darurat ke MA, dan menang sebagian atau seluruhnya dalam 28 kasus. Jauh banget dibanding era Obama dan George W. Bush, yang cuma delapan kasus dalam 16 tahun!
Perbandingan dengan Era Sebelumnya
| Masa Pemerintahan | Jumlah Banding Darurat ke MA | Jumlah Kemenangan |
|---|---|---|
| Trump (Periode 1) | 41 | 28 |
| Obama & George W. Bush (Total 16 tahun) | 8 | – |
Proses Kilat di MA
Biasanya, kasus di MA itu butuh waktu berbulan-bulan. Tapi, kalau banding darurat, prosesnya bisa cuma beberapa minggu atau bahkan beberapa hari aja! Pembuktiannya juga nggak selengkap biasanya, dan keputusannya seringkali nggak disertai alasan hukum yang detail.
Kasus-Kasus yang Jadi Sorotan
Sejauh ini, hakim-hakim MA masih belum banyak mengabulkan permintaan Trump. Tapi, dengan makin banyaknya banding yang masuk, situasinya bisa berubah. Apalagi, ada kasus deportasi penting yang bikin Trump sampe nyuruh buat memakzulkan seorang hakim, yang akhirnya dapat teguran dari Ketua MA John Roberts.
Deportasi Imigran Venezuela
Janji deportasi massal jadi andalan Trump waktu kampanye dulu. Bahkan, dia sampe pakai undang-undang zaman perang abad ke-18 buat mempercepat deportasi imigran Venezuela yang dituduh anggota geng Tren de Aragua. Pengacara para imigran (yang beberapa di antaranya mengaku bukan anggota geng) langsung menggugat, dan hakim setuju buat menghentikan sementara deportasi.
Pemecatan Massal Pekerja Federal
Pemerintahan Trump juga lagi berusaha merampingkan birokrasi dengan memecat ribuan pekerja federal. Pemecatan pekerja masa percobaan (yang biasanya belum lama kerja dan nggak punya banyak perlindungan) juga memicu gugatan. Dua hakim udah nemuin pelanggaran hukum dan memerintahkan pekerja buat dipekerjakan lagi. Pemerintah lalu banding ke MA.
Larangan Pelatihan Anti-DEI
Trump juga bergerak cepat buat memberantas program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) di pemerintahan dan pendidikan. Delapan negara bagian yang dipimpin Demokrat menggugat, dan hakim di Boston udah memblokir sementara pemotongan anggaran ratusan juta dolar buat pelatihan guru. Pemerintah juga banding ke MA.
Mengakhiri Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Tempat Lahir
Di hari pelantikannya, Trump tanda tangan perintah eksekutif yang menolak kewarganegaraan buat bayi yang lahir dari orang tua imigran ilegal. Perintah ini langsung diblokir. Pemerintah lalu minta MA buat mempersempit perintah pengadilan jadi cuma berlaku buat penggugat aja, dengan alasan hakim nggak punya wewenang buat bikin keputusan yang berlaku secara nasional.
About The Author
