Artikel ini akan membahas:
- Perubahan fokus Departemen Kehakiman AS terkait hak suara.
- Dampak perintah eksekutif Trump terhadap pemilu.
- Reaksi dari berbagai pihak terhadap perubahan ini.
- Implikasi bagi demokrasi dan hak suara di AS.
Perubahan Arah di Departemen Kehakiman
Ada kabar mengejutkan dari Amerika Serikat! Departemen Kehakiman (DOJ), yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi hak suara setiap warga negara, kini justru dikabarkan akan mengubah arah kebijakannya. Sebuah memo internal yang bocor ke media mengungkapkan bahwa unit yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap undang-undang hak suara akan memprioritaskan investigasi terhadap dugaan kecurangan pemilu dan memastikan bahwa pemilu bebas dari “kecurigaan”.
Perubahan ini sangat kontras dengan tugas utama mereka sebelumnya, yaitu melindungi hak setiap orang untuk memberikan suara dan memastikan bahwa peta legislatif tidak memecah belah pemilih berdasarkan ras. Memo tersebut bahkan hanya sedikit menyinggung tentang Undang-Undang Hak Suara yang bersejarah.
Teori Konspirasi Trump dan Pemilu 2020
Yang lebih mengkhawatirkan, perubahan misi ini sejalan dengan teori-teori konspirasi yang selama ini digaungkan oleh mantan Presiden Donald Trump untuk mengalihkan perhatian dari kekalahannya atas Joe Biden dalam pemilu presiden 2020. Padahal, mantan Jaksa Agung William Barr, yang menjabat di era Trump, telah menyatakan bahwa tidak ada bukti kecurangan yang meluas dalam pemilu tersebut.
Berkali-kali penghitungan ulang suara dan audit di negara-negara bagian yang menjadi medan pertempuran sengit, bahkan beberapa di antaranya dipimpin oleh pihak Republik, mengukuhkan kemenangan Biden dan menemukan bahwa pemilu telah berjalan dengan baik. Trump dan para pendukungnya juga kalah dalam puluhan kasus pengadilan yang berusaha membatalkan hasil pemilu.
Siapa Sosok di Balik Perubahan Ini?
Di masa jabatan kedua Trump, posisi Jaksa Agung diisi oleh Pam Bondi, yang sebelumnya mendukung upaya Trump untuk membalikkan kekalahannya di tahun 2020. Selain itu, Trump juga menunjuk Harmeet Dhillon, seorang pengacara Partai Republik dan sekutu lama yang juga menyuarakan klaim palsu tentang pemilu, untuk menjalankan Divisi Hak Sipil Departemen Kehakiman, yang membawahi unit hak suara.
Reaksi Keras dari Berbagai Pihak
Perubahan arah kebijakan ini tentu saja menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Stacey Young, seorang veteran Departemen Kehakiman yang telah mengabdi selama 18 tahun dan meninggalkan divisi tersebut beberapa hari setelah pelantikan Trump pada Januari lalu, mengatakan bahwa tugas divisi tersebut bukanlah untuk mempromosikan fiksi politik yang mengatakan bahwa kecurangan pemilu tersebar luas.
“Divisi Hak Sipil selalu bekerja untuk memastikan bahwa warga Amerika memiliki akses ke tempat pemungutan suara dan bahwa suara mereka penting,” tegas Young, yang kini mendirikan Justice Connection, sebuah organisasi yang mendukung karyawan Departemen Kehakiman.
Apa Implikasi dari Perubahan Ini?
Jika Departemen Kehakiman benar-benar memprioritaskan investigasi terhadap dugaan kecurangan pemilu, hal ini dapat berdampak besar pada pelaksanaan pemilu di masa depan. Beberapa implikasinya antara lain:
- Peningkatan pembatasan terhadap hak suara, seperti persyaratan identifikasi yang lebih ketat.
- Peningkatan pengawasan terhadap pemilih, yang dapat menyebabkan intimidasi dan diskriminasi.
- Potensi pembatalan hasil pemilu berdasarkan klaim kecurangan yang tidak terbukti.
Perubahan ini juga dapat memperburuk polarisasi politik di AS dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.
Upaya Trump untuk Mengontrol Pemilu
Perintah eksekutif Trump yang menjadi fokus utama Departemen Kehakiman berisi beberapa poin kontroversial, antara lain:
- Mewajibkan setiap orang untuk memberikan bukti kewarganegaraan AS setiap kali mendaftar untuk memilih.
- Mewajibkan semua surat suara yang dikirim melalui pos diterima pada Hari Pemilu, yang bertentangan dengan hukum di 18 negara bagian.
- Mengarahkan badan federal independen, Komisi Bantuan Pemilu, untuk mengubah pedoman mesin pemungutan suara.
Beberapa analis hukum berpendapat bahwa sebagian besar perintah tersebut inkonstitusional karena hanya negara bagian dan Kongres yang berhak menetapkan prosedur pemilu. Konstitusi tidak memberikan ketentuan bagi presiden untuk menetapkan aturan pemilu.
Fokus pada Warga Negara AS Saja
Memo internal Divisi Hak Sipil juga menyebutkan bahwa unit hak suara akan fokus untuk memastikan bahwa “hanya warga negara Amerika yang memilih dalam pemilu federal AS”. Padahal, sudah merupakan tindakan ilegal bagi bukan warga negara untuk memberikan suara. Seseorang harus menyatakan bahwa mereka adalah warga negara AS saat mendaftar dan upaya untuk memberikan suara oleh bukan warga negara dapat menyebabkan tuntutan pidana dan deportasi.
Seberapa Umumkah Kecurangan Pemilu?
Berulang kali investigasi menemukan bahwa hanya sejumlah kecil bukan warga negara yang memberikan suara, seringkali secara tidak sengaja, dari ratusan juta suara selama kontes baru-baru ini. Persyaratan bukti kewarganegaraan di Kansas lebih dari satu dekade lalu menghalangi 31.000 warga negara AS yang memenuhi syarat untuk mendaftar untuk memilih sebelum dibatalkan oleh pengadilan.
Namun, pihak Republik, termasuk Trump, terus bersikeras bahwa pasti ada lebih banyak bukan warga negara yang memberikan suara dan mendorong untuk memperketat undang-undang pemilu untuk menyaring mereka.
Apa yang Bisa Dilakukan?
Perubahan arah kebijakan Departemen Kehakiman ini merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan hak suara di AS. Penting bagi kita untuk tetap waspada dan mengambil tindakan untuk melindungi hak suara setiap orang. Beberapa hal yang dapat kita lakukan antara lain:
- Menyuarakan keprihatinan kita kepada para pejabat terpilih.
- Mendukung organisasi yang berjuang untuk hak suara.
- Mendaftarkan diri untuk memilih dan memastikan bahwa suara kita didengar.
Masa depan demokrasi ada di tangan kita. Jangan biarkan hak suara kita dirampas!
