Mengapa Indonesia meminta investigasi PBB?

Indonesia menuntut transparansi agar penyerang tidak lolos dari hukum. Serangan terhadap pasukan perdamaian PBB dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional yang serius.

Apakah ada rencana penarikan pasukan TNI dari Lebanon?

Terdapat usulan dari berbagai pihak, termasuk MPR, untuk menarik pasukan. Namun, pemerintah saat ini fokus pada tuntutan investigasi dan jaminan keamanan yang lebih baik bagi personel yang masih bertugas.

Budaya & Tradisi Archives

Budaya & Tradisi

Presiden Prabowo Gaspol Investasi Ekonomi Biru: Nelayan Jadi Prioritas Utama

Editorial TeamMei 10, 202604 mins

Presiden Prabowo Subianto baru saja menegaskan komitmen besarnya untuk membangun sektor kelautan Indonesia. Dengan memanfaatkan kekayaan laut yang melimpah, pemerintah berencana melakukan investasi besar-besaran untuk memperkuat ekonomi biru demi ketahanan pangan dunia. Target Ambisius: Membangun 12.000 Desa Nelayan Modern (KNMP). Bantuan Armada: Distribusi 1.582 kapal perikanan untuk koperasi nelayan. Fokus Utama: Meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal…

Budaya & Tradisi

Lagi! Tiga Prajurit TNI Terluka dalam Ledakan di Libanon

Bima NugrohoApril 4, 202604 mins

Kabar mengejutkan dan memilukan kembali datang dari medan tugas misi perdamaian PBB di Libanon Selatan. Tiga orang prajurit TNI yang tergabung dalam kontingen UNIFIL dilaporkan terluka akibat sebuah ledakan hebat di area fasilitas PBB. Insiden ini terjadi hanya selang beberapa hari setelah duka mendalam menyelimuti Tanah Air akibat gugurnya rekan-rekan mereka di lokasi yang sama….

Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon: Indonesia Desak PBB Investigasi Serangan Israel

Putri SiregarApril 1, 2026April 1, 202604 mins

Kabar duka menyelimuti Tanah Air. Tiga prajurit terbaik TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon gugur akibat serangan militer Israel. Pemerintah Indonesia kini bergerak tegas menuntut keadilan internasional. Poin Penting Insiden Berdarah di Lebanon Tiga prajurit TNI gugur dalam serangan pada 29-30 Maret 2026. Indonesia menuntut PBB melakukan investigasi transparan dan menyeluruh….