Dompet Daerah Makin Tebal! Menteri Ajak Daerah Genjot Cuan Lewat BUMD

Kabar baik buat kamu yang pengen tahu gimana caranya daerah-daerah di Indonesia makin kaya! Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian punya ide cemerlang. Dia pengen banget kepala daerah bisa memaksimalkan potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) biar pendapatan daerah makin melimpah. Penasaran gimana caranya? Yuk, simak ulasan lengkapnya!

  • Mendagri Tito Karnavian dorong kepala daerah genjot pendapatan lewat BUMD.
  • Perizinan usaha di daerah harus dipermudah biar investor tertarik.
  • Ekosistem bisnis yang sehat bisa bikin pendapatan daerah dan nasional meningkat.
  • Kepala daerah diingatkan untuk jauhi korupsi.
  • APKASI diminta bentuk forum internal untuk atasi masalah daerah.

Mendagri Kasih Lampu Hijau: BUMD Jadi Andalan!

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, baru-baru ini memberikan semangat baru buat para kepala daerah. Beliau meminta agar para pemimpin daerah mencari cara yang tepat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu caranya? Dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)!

“BUMD itu aset daerah yang potensial banget. Kalau dikelola dengan baik, bisa jadi sumber pendapatan yang signifikan,” ujar Mendagri Tito saat memberikan sambutan di acara pelantikan pengurus pusat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Jangan Dipersulit! Perizinan Usaha Harus Mudah

Selain mengoptimalkan BUMD, Mendagri Tito juga menekankan pentingnya mempermudah perizinan usaha di daerah. Menurutnya, kalau perizinan mudah, investor pasti tertarik untuk berinvestasi. Semakin banyak investasi, semakin banyak pula lapangan kerja yang tercipta, dan pada akhirnya, pendapatan daerah pun akan meningkat.

“Kalau ekosistem bisnis di daerah berjalan dengan baik, bukan cuma pendapatan daerah yang naik, tapi juga pendapatan nasional,” jelasnya.

Korupsi? Jangan Sampai Terjadi!

Mendagri Tito juga mengingatkan para kepala daerah untuk tidak main-main dengan korupsi. Beliau menegaskan bahwa aparat penegak hukum sudah sangat paham dengan berbagai modus korupsi yang ada. Jadi, jangan coba-coba, ya!

Sebagai informasi tambahan, pada tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa sektor pengelolaan BUMD menjadi salah satu sektor yang rawan terjadi tindak pidana korupsi (KPK).

APKASI Diminta Bentuk Forum Internal

Untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi, Mendagri Tito menyarankan agar APKASI membentuk forum internal yang melibatkan berbagai instansi terkait. Di forum ini, para bupati bisa menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di daerah masing-masing.

“Saya siap membantu! Kita akan cari solusi yang saling menguntungkan bagi pemerintah kabupaten dan provinsi,” tegas Mendagri Tito.

Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah

Pernyataan Mendagri Tito ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah pusat menyadari bahwa daerah memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan pengelolaan BUMD yang baik, perizinan usaha yang mudah, dan iklim investasi yang kondusif, diharapkan pendapatan daerah dapat terus meningkat. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

About The Author

Bima Nugroho

Bima, Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Airlangga, terpesona dengan koneksi global dan dinamika antar budaya. Ia ingin membuat peristiwa internasional kompleks menjadi mudah dipahami, gemar bepergian, kolektor musik dunia, dan juga menulis untuk Mega Kancah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Share this article

Back To Top