Gawat! KPK Bongkar Dugaan Korupsi Pejabat Bengkulu, Ada Apa?

KPK Bergerak Cepat, Periksa Belasan Saksi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak main-main dalam memberantas korupsi. Terbaru, KPK sedang fokus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu pada periode 2018 hingga 2024. Pada hari Rabu, 19 Februari 2025, KPK memeriksa total 17 saksi untuk mengungkap lebih dalam aliran dana dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan di dua lokasi berbeda. “Pemeriksaan berlangsung di dua lokasi, yaitu Gedung Merah Putih KPK di Jakarta dan Polres Bengkulu,” ujarnya.

Siapa Saja yang Diperiksa KPK?

Beberapa nama pejabat penting turut diperiksa oleh KPK. Di Gedung KPK, saksi yang diperiksa antara lain:

• Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Ferry Ernez Parera
• Kepala BKAD Haryadi
• Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Syarifudin
• Sutarman dari PT Inti Bara Perdana
• Tjandra Teresna Widjaja dari PT Kusuma Raya Utama

Sementara itu, di Polres Bengkulu, pemeriksaan dilakukan terhadap pejabat dari berbagai instansi daerah, termasuk:

• Sekretaris Dinas Kominfo Adha Risman
• Staf Ahli Gubernur Bidang SDM Zahir Man Aidi
• Sejumlah pejabat di Dinas Pemuda dan Olahraga seperti Julian Wijaya dan Samsir

Gubernur Bengkulu Jadi Tersangka Utama

Kasus dugaan korupsi ini mencuat setelah KPK menetapkan Gubernur Bengkulu nonaktif, Rohidin Mersyah, sebagai tersangka. Rohidin diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi selama masa jabatannya dari 2018 hingga 2024.

Tahukah Kamu? Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara dapat dianggap sebagai suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. (Sumber: KPK)

Modus Operandi yang Terstruktur dan Sistematis

KPK mengungkap bahwa modus operandi yang digunakan Rohidin melibatkan pengumpulan dana dari berbagai instansi pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi dan politik, termasuk persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Penyelidikan menunjukkan bahwa Rohidin, bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, dan ajudannya, Evriansyah alias Anca, secara sistematis meminta setoran dari sejumlah kepala dinas dan pejabat lainnya.

Dana yang terkumpul diduga digunakan untuk membiayai kampanye politik dan kepentingan pribadi lainnya. Praktik ini berlangsung selama beberapa tahun, menciptakan budaya korupsi yang merugikan keuangan daerah dan menghambat pembangunan di Bengkulu.

KPK Terus Mengumpulkan Bukti

Sejak penetapan status tersangka pada Desember 2024, KPK telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pada 2 dan 3 Desember 2024, sebanyak 18 pejabat eselon diperiksa sebagai saksi untuk mengumpulkan bukti tambahan terkait kasus ini. Pemeriksaan tersebut mencakup berbagai instansi, mulai dari Biro Umum, Badan Pendapatan Daerah, hingga Dinas Pendidikan.

Apa Dampaknya Bagi Masyarakat Bengkulu?

Kasus korupsi ini tentu sangat merugikan masyarakat Bengkulu. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Masyarakat berharap KPK dapat mengusut tuntas kasus ini dan membawa para pelaku ke pengadilan.

Bagaimana Kelanjutan Kasus Ini?

Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dari kasus ini. KPK terus bekerja keras untuk mengungkap seluruh fakta dan bukti terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar kasus ini dapat diselesaikan secara transparan dan akuntabel.