- Kontroversi Deportasi: Mahkamah Agung memblokir deportasi warga Venezuela oleh pemerintahan Trump.
- Kritik Pedas Alito: Hakim Alito menilai keputusan itu terburu-buru dan tanpa dasar yang kuat.
- Dasar Hukum: Kasus ini melibatkan Undang-Undang Alien Enemies Act dari abad ke-18.
- Implikasi Hukum: Keputusan ini memicu perdebatan tentang kewenangan eksekutif dan yudikatif.
Alito Mengamuk: Keputusan Tengah Malam yang Terburu-buru!
Hakim Samuel Alito tidak main-main dalam menyampaikan ketidaksetujuannya. Ia menyebut Mahkamah Agung bertindak “secara harfiah di tengah malam” dan tanpa penjelasan yang memadai saat menghalangi pemerintahan Trump mendeportasi warga Venezuela yang ditahan di Texas utara. Alito, yang didukung oleh Hakim Clarence Thomas, mengatakan bahwa ada “dukungan faktual yang meragukan” dalam mengabulkan permohonan banding darurat dari American Civil Liberties Union (ACLU).
ACLU berpendapat bahwa otoritas imigrasi bergerak untuk memulai kembali pemindahan tersebut berdasarkan Alien Enemies Act (Undang-Undang Musuh Asing) tahun 1798. Undang-undang ini memberikan kekuasaan kepada presiden untuk menangkap dan mendeportasi warga negara musuh selama masa perang.
Apa Itu Alien Enemies Act?
Alien Enemies Act adalah undang-undang yang disahkan pada tahun 1798, di tengah kekhawatiran akan perang dengan Prancis. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada Presiden Amerika Serikat untuk menangkap, menahan, dan mendeportasi warga negara asing yang berasal dari negara musuh selama masa perang yang dinyatakan. Meskipun jarang digunakan, undang-undang ini masih berlaku dan kadang-kadang menjadi subjek kontroversi hukum dan politik.
Mahkamah Agung Memblokir, Apa Alasannya?
Mayoritas hakim Mahkamah Agung tidak memberikan penjelasan rinci dalam perintah yang dikeluarkan dini hari itu, seperti yang biasa terjadi. Namun, pengadilan sebelumnya mengatakan bahwa deportasi dapat dilakukan hanya setelah mereka yang akan dipindahkan memiliki kesempatan untuk menyampaikan аргумент di pengadilan dan diberi “waktu yang wajar” untuk menentang pemindahan yang tertunda.
Alito menegaskan bahwa baik eksekutif maupun yudikatif memiliki kewajiban untuk mengikuti hukum. Ia menambahkan bahwa bantuan yang “belum pernah terjadi sebelumnya” itu “terburu-buru dan terlalu dini diberikan.”
Pemerintah Bersikeras: Deportasi Harus Jalan!
Pemerintahan Trump telah mengajukan dokumen yang mendesak Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan kembali penangguhan tersebut. Pada hari Jumat, dua hakim federal menolak untuk turun tangan ketika pengacara para pria meluncurkan kampanye hukum untuk mencegah deportasi mereka. Awal Sabtu, Pengadilan Banding AS juga menolak mengeluarkan perintah yang melindungi para tahanan dari deportasi.
Tren de Aragua: Geng Kriminal yang Menjadi Alasan Deportasi?
ACLU telah menggugat untuk memblokir deportasi dua warga Venezuela yang ditahan di fasilitas Bluebonnet dan meminta perintah yang melarang pemindahan imigran mana pun di wilayah tersebut berdasarkan Alien Enemies Act. Dalam pengajuan darurat pada Jumat dini hari, ACLU memperingatkan bahwa otoritas imigrasi menuduh pria Venezuela lainnya yang ditahan di sana sebagai anggota geng Tren de Aragua, yang akan membuat mereka tunduk pada penggunaan undang-undang oleh Trump.
Pemerintahan Trump berpendapat bahwa undang-undang itu memberi mereka kekuatan untuk dengan cepat memindahkan imigran yang mereka identifikasi sebagai anggota geng, terlepas dari status imigrasi mereka. Geng Tren de Aragua sendiri adalah organisasi kriminal yang berasal dari Venezuela dan dikenal karena aktivitas kekerasan dan kriminalnya di berbagai negara Amerika Latin.
Apa Selanjutnya?
Kasus ini masih bergulir dan akan terus menjadi sorotan. Keputusan Mahkamah Agung selanjutnya akan menentukan nasib para imigran Venezuela yang terancam deportasi, serta implikasi yang lebih luas terhadap kewenangan pemerintah dalam masalah imigrasi.
