Dalam artikel ini, kita akan membahas:
- Bagaimana taktik Elon Musk di Twitter mempengaruhi pemerintahan Washington.
- Reaksi dari berbagai pihak terhadap gaya kepemimpinan Musk.
- Dampak jangka panjang dari strategi ini terhadap masa depan pemerintahan dan lanskap media sosial.
Gaya Elon Musk: ‘Pangkas Habis’ dan Konsekuensinya
Ketika Elon Musk mengambil alih Twitter pada tahun 2022, ia langsung melakukan perubahan besar-besaran. Ribuan karyawan dipecat, sewa gedung tidak dibayar, dan aset perusahaan seperti mesin kopi dan kursi kantor dilelang. Tujuannya? Melakukan perubahan drastis dan membalikkan keadaan perusahaan.
Kini, Musk membawa strategi yang sama ke pemerintahan federal. Dengan restu dari Presiden Donald Trump, Musk mengambil alih kendali Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), menyingkirkan pejabat karir, dan memperoleh akses ke database sensitif. Tindakan ini memicu perdebatan tentang batasan wewenang presiden.
‘Ambil Alih, Bersihkan, dan Ubah’: Strategi Kontroversial
Emily Horne, mantan kepala komunikasi kebijakan Twitter yang kini bekerja di pemerintahan Biden, menggambarkan gaya Musk sebagai berikut: “Ambil alih, bersihkan semua orang yang dianggap sebagai oposisi, dan hancurkan operasi untuk mengubahnya sesuai dengan pandangannya.”
Namun, apakah strategi ini berhasil di Twitter? Pendapatan perusahaan yang kini bernama X merosot, jumlah pengguna menurun, dan bahkan Musk sendiri frustrasi dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membalikkan keuangan perusahaan.
Ross Gerber, seorang pemegang saham minoritas di X, bahkan telah menghapus nilai sahamnya menjadi nol. Ia memperkirakan Musk akan gagal di Washington. “Pemerintahan federal akan memakannya dan memuntahkannya,” ujarnya.
Apakah X Masih Sukses?
Meskipun menghadapi tantangan finansial, X masih memiliki ratusan juta pengguna di seluruh dunia dan telah memperkuat pengaruh politik Musk. Namun, sulit untuk mengetahui secara pasti kinerja keuangan perusahaan karena bersifat privat.
Di sisi lain, tim Musk di DOGE mengancam akan memberhentikan puluhan ribu pekerja federal. Bankir yang meminjamkan miliaran dolar kepada Musk untuk membeli Twitter juga bersiap menghadapi kerugian.
Lebih dari Sekadar Efisiensi: Agenda ‘Anti-Woke’
Musk menegaskan bahwa prioritasnya lebih dari sekadar efisiensi. Ia ingin memberantas agenda “woke” di Twitter dan pemerintahan. Jauh sebelum isu DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) menjadi fokus kampanye Trump, Musk telah menghapus inisiatif DEI di Twitter dan orang-orang yang mengelolanya.
Theodora Skeadas, mantan karyawan Twitter, mengatakan bahwa budaya Twitter telah mati setelah akuisisi Musk. Ia khawatir hal serupa akan terjadi pada lembaga dan organisasi pemerintah.
Taktik ‘Unjuk Kesetiaan’ dan Dampaknya
Rumman Chowdhury, mantan eksekutif Twitter, menyebut taktik lain yang diterapkan Musk sebagai “pertunjukan kesetiaan.” Ia memaksa karyawan untuk membuktikan nilai pekerjaan mereka dengan cara yang menunjukkan kepatuhan. Contohnya, insinyur diminta mencetak kode dan mengantre untuk dievaluasi oleh insinyur yang kurang berpengalaman.
Chowdhury menilai taktik ini sebagai bentuk intimidasi yang tidak efektif dalam jangka panjang. Musk bahkan mencoba mempekerjakan kembali beberapa insinyur yang sebelumnya dipecat.
Ancaman yang Berbalik Menyerang
Insting Musk untuk mengancam juga berbalik menyerang dirinya sendiri. Pendapatan iklan Twitter merosot setelah banyak merek meninggalkan platform karena khawatir dengan moderasi konten yang longgar. Alih-alih membujuk perusahaan-perusahaan tersebut, Musk malah mengancam akan “mempermalukan mereka secara termonuklir.”
Tom Hespos, seorang konsultan iklan, menyarankan kliennya untuk menghindari posting di X karena dapat merusak merek mereka. Musk kemudian menggugat Unilever, Mars, CVS Health, dan perusahaan lain yang telah berhenti beriklan di Twitter, menuduh mereka melakukan “boikot ilegal.”
Pertempuran Hukum yang Panjang
Musk juga terlibat dalam pertempuran hukum yang panjang dengan lebih dari 2.000 mantan karyawan Twitter. Seorang hakim federal menunda tenggat waktu bagi pekerja pemerintah untuk menerima “tawaran pengunduran diri yang ditangguhkan” dari Musk. Tawaran ini menjanjikan gaji hingga September tanpa harus bekerja.
Shannon Liss-Riordan, pengacara yang mewakili ratusan mantan karyawan Twitter, mengatakan bahwa X masih menghabiskan banyak uang untuk membela diri terhadap tuduhan bahwa mereka berutang uang kepada karyawan. Ia menilai akan lebih murah jika Musk membayar saja apa yang seharusnya mereka terima.
Memotong Biaya dengan Ekstrem
Selain memangkas jumlah karyawan dan melelang aset, Musk juga menerapkan strategi pemotongan biaya ekstrem di Twitter, termasuk tidak membayar tagihan. Pemilik gedung kantor Twitter di San Francisco dan Inggris menggugat perusahaan karena jutaan dolar sewa yang belum dibayar.
Musk bahkan membawa salah satu eksekutif real estat X ke pemerintahan. Nicholas Bagley, seorang profesor hukum di Universitas Michigan, mengatakan bahwa Musk dan Trump merampas wewenang pengeluaran yang seharusnya menjadi milik Kongres.
Peringatan dari Orang Dalam
Beberapa orang di lingkaran Musk telah memperingatkannya agar tidak bertindak terlalu gegabah. Paul Graham, seorang investor teknologi terkemuka, meminta Musk untuk “meluangkan waktu dan melakukannya dengan hati-hati.” Ia mengingatkan bahwa pemerintah bukanlah perusahaan biasa.
Ross Gerber memuji Musk karena menanamkan rasa memiliki kepada “pasukan khusus bisnis” di perusahaannya. Namun, ia yakin Musk akan gagal di Washington. “Gagasan bahwa Anda dapat memecat semua orang ini tidak berhasil,” katanya. “Kita akan menyaksikan pertempuran epik.”
Kesimpulan
Taktik Elon Musk di Twitter dan pemerintahan Washington menuai kontroversi dan perdebatan. Apakah gaya kepemimpinannya yang ‘brutal’ akan membuahkan hasil, atau justru menjadi bumerang? Waktu yang akan menjawab.
