- Indonesia tidak akan terburu-buru mengakui pemerintah baru Suriah.
- Fokus utama adalah normalisasi situasi di Suriah.
- Indonesia menyerukan pembentukan pemerintahan inklusif di Suriah.
- Resolusi Dewan Keamanan PBB harus diimplementasikan.
Indonesia Memantau Perkembangan di Suriah
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Rolliansyah Soemirat, menyatakan bahwa Indonesia akan terus memantau perkembangan di Suriah. Pemerintah Indonesia tidak ingin terburu-buru dalam memberikan pengakuan terhadap pemerintahan baru yang terbentuk pasca-jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024.
“Indonesia tidak akan terjebak dalam isu terburu-buru mengakui atau tidak mengakui (pemerintah baru Suriah), karena bagi masyarakat internasional, aspek terpenting adalah bagaimana (situasi di) Suriah dapat kembali normal,” kata Roy, sapaan akrab Rolliansyah, pada Senin (16/12/2024).
Prioritas Indonesia: Normalisasi dan Stabilitas
Menurut Roy, prioritas utama bagi Indonesia adalah melihat bagaimana situasi di Suriah dapat kembali normal. Ia menambahkan bahwa Indonesia akan terus memperhatikan proses transisi yang dilakukan oleh pemerintah baru Suriah, yang terdiri dari berbagai kelompok anti-rezim dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda.
Indonesia juga menyerukan kepada seluruh pihak di Suriah untuk menyepakati peta jalan bersama demi pemulihan dan kemajuan Suriah di masa depan, serta membentuk otoritas inklusif untuk kesejahteraan rakyat.
Implementasi Resolusi PBB
Pemerintah baru Suriah juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang belum diimplementasikan oleh rezim Assad. “Jangan lupa, masih banyak resolusi terkait Suriah yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB yang tentunya harus dilakukan dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik di Suriah,” tegas Roy.
Indonesia akan terus aktif mengangkat isu Suriah di berbagai forum internasional, termasuk PBB. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global.
Harapan untuk Masa Depan Suriah
Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta juga menekankan pentingnya pemerintahan inklusif dan konsensus politik di Suriah. “Konsensus politik nasional, transisi demokrasi damai, serta rekonstruksi atau pemulihan dan pembangunan ekonomi harus menjadi prioritas Suriah pada tahap selanjutnya,” ujarnya dalam pernyataan pada 10 Desember.
Anis berharap perubahan rezim di Suriah dapat memberikan momentum bagi rakyat Suriah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Ia juga mengimbau semua pihak di Suriah untuk selalu mengutamakan keamanan dan keselamatan rakyat.
Informasi Tambahan
Konflik di Suriah telah berlangsung sejak tahun 2011 dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang besar. Jutaan orang telah kehilangan tempat tinggal dan menjadi pengungsi. Upaya internasional terus dilakukan untuk mencari solusi damai dan mengakhiri konflik ini.
Dampak Konflik
Konflik di Suriah tidak hanya berdampak pada negara tersebut, tetapi juga pada kawasan sekitarnya. Negara-negara tetangga seperti Turki, Lebanon, dan Yordania juga terkena imbasnya karena menerima pengungsi dalam jumlah besar. Selain itu, konflik ini juga telah memicu munculnya kelompok-kelompok militan yang memperburuk situasi keamanan di kawasan.
