Korea Selatan sedang mengalami gejolak politik yang luar biasa! Presiden Yoon Suk Yeol baru saja dimakzulkan oleh parlemen setelah mengeluarkan dekrit hukum darurat yang kontroversial. Kejadian ini mengguncang negara dan membuat banyak pihak bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Artikel ini akan mengupas tuntas kronologi kejadian, dari awal hingga akhir, dengan bahasa yang mudah dimengerti.
Poin-poin Penting:
- Presiden Yoon Suk Yeol mengeluarkan dekrit hukum darurat yang memicu kontroversi.
- Parlemen Korea Selatan dengan cepat merespons dengan pemakzulan presiden.
- Krisis politik ini melumpuhkan pemerintahan dan menimbulkan kekhawatiran pasar keuangan.
- Simak kronologi kejadian yang mengguncang Korea Selatan!
Awal Mula Kekacauan: Dekrit Hukum Darurat Presiden Yoon
Pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 10:29 malam, Presiden Yoon Suk Yeol secara mengejutkan mengumumkan dekrit hukum darurat melalui siaran televisi nasional. Ia beralasan bahwa parlemen yang dikuasai oposisi telah menjadi “sarang penjahat” yang melumpuhkan urusan pemerintahan. Dekrit ini memberikan kewenangan besar kepada pemerintah, termasuk penangguhan kegiatan partai politik dan pembatasan kebebasan media.
Reaksi Cepat Parlemen dan Masyarakat
Tentu saja, dekrit ini tidak disambut baik. Partai oposisi utama, Partai Demokrat, segera mengadakan rapat darurat. Sementara itu, tentara dengan senjata lengkap mengepung Gedung Parlemen, membuat suasana semakin mencekam. Lee Jae-myung, pemimpin Partai Demokrat, bahkan melakukan live streaming saat ia memanjat pagar untuk memasuki Gedung Parlemen, memohon bantuan masyarakat.
Parlemen Melawan: Hukum Darurat Dicabut!
Tak lama setelah tengah malam, Ketua Parlemen Woo Won Shik melalui kanal YouTube-nya menyatakan bahwa parlemen akan merespons dekrit Yoon dengan “prosedur konstitusional.” Woo, bersama beberapa anggota parlemen lainnya, bahkan rela memanjat pagar untuk mencapai ruang utama parlemen.
Puncaknya, pada pukul 01:00 dini hari, 190 anggota parlemen, termasuk 18 anggota dari partai Yoon sendiri, dengan suara bulat mencabut dekrit hukum darurat tersebut. Tentara dan polisi pun mulai mundur dari Gedung Parlemen. Pada pukul 04:30 pagi, hukum darurat secara resmi dicabut setelah rapat kabinet.
Mosi Pemakzulan Diajukan
Namun, drama politik belum berakhir. Beberapa jam kemudian, partai oposisi mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon. Mereka menilai bahwa dekrit hukum darurat Yoon adalah pelanggaran konstitusi yang terang-terangan, karena kekuasaan darurat presiden dibatasi hanya saat perang atau keadaan darurat nasional lainnya.
Drama Pemakzulan: Puncak Gejolak Politik Korea Selatan
Pada tanggal 5 Desember, Yoon mengganti Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun, yang diduga sebagai orang yang merekomendasikan dekrit hukum darurat. Han Dong-hun, pemimpin partai Yoon, awalnya berjanji akan melawan mosi pemakzulan, meskipun ia juga mengkritik dekrit tersebut sebagai “tidak konstitusional.”
Namun, pada tanggal 6 Desember, Han secara mengejutkan menyatakan dukungannya untuk menangguhkan kekuasaan Yoon. Ia mengatakan bahwa Yoon berpotensi melakukan tindakan ekstrem yang membahayakan negara dan warganya. Bahkan, Han mengaku menerima informasi bahwa Yoon telah memerintahkan penangkapan beberapa politisi penting.
Upaya Pemakzulan Gagal, Kemudian Berhasil!
Pada tanggal 7 Desember, Yoon meminta maaf dan menyatakan tidak akan menghindari tanggung jawab hukum atau politik atas dekrit hukum daruratnya. Namun, ia berhasil selamat dari upaya pemakzulan pertama karena mayoritas anggota parlemen dari partainya memboikot pemungutan suara.
Akan tetapi, partai oposisi tidak menyerah. Mereka mengajukan mosi pemakzulan baru. Pada akhirnya, tanggal 14 Desember, parlemen Korea Selatan berhasil memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol dengan perolehan suara 204-85.
Apa Selanjutnya?
Dengan dimakzulkannya Yoon, kekuasaannya pun ditangguhkan. Kini, nasib Yoon berada di tangan Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan apakah ia akan dicopot secara permanen atau dikembalikan ke jabatannya.
Gejolak politik ini tentu saja membuat Korea Selatan berada dalam situasi yang tidak menentu. Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian, hubungan luar negeri, dan kehidupan masyarakat Korea Selatan secara keseluruhan? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.
