- Maroko menormalisasi hubungan dengan Israel, rakyat bergejolak.
- Pelabuhan jadi sasaran protes karena dicurigai jadi jalur pengiriman senjata.
- Aktivis ditangkap, tapi semangat perlawanan tak padam.
- Perpecahan antara pemerintah dan opini publik makin melebar.
Maroko-Israel: Cinta Terlarang yang Bikin Rakyat Meradang
Lebih dari setahun sudah rakyat Maroko turun ke jalan, menyuarakan penolakan terhadap normalisasi hubungan negaranya dengan Israel. Keputusan yang diambil pemerintah ini dianggap mengkhianati suara hati rakyat yang mayoritas mendukung Palestina.
Kemarahan ini memuncak di pelabuhan-pelabuhan strategis Maroko. Di tengah lalu lalang crane dan kontainer, Ismail Lghazaoui, seorang insinyur pertanian berusia 34 tahun, bergabung dalam aksi demonstrasi. Mereka membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan “Tolak Kapal!”, merujuk pada kapal yang diduga membawa komponen jet tempur dari Houston, Texas, menuju Israel.
Pelabuhan Jadi Medan Perang: Blokir Kapal atau Mati!
Para aktivis mendesak petugas pelabuhan Maroko untuk memblokir kapal-kapal yang mengangkut kargo militer ke Israel, meniru langkah yang pernah diambil Spanyol tahun lalu. Perusahaan pelayaran Denmark, Maersk, menjadi target utama karena membantu pengiriman komponen yang digunakan untuk membuat F-35 Lockheed Martin sebagai bagian dari program kerjasama keamanan AS dengan sekutu, termasuk Israel.
Aksi boikot serupa pernah menjebloskan Lghazaoui ke penjara tahun lalu, namun hal itu tidak menggentarkannya. Ia kembali turun ke jalan bulan lalu setelah dibebaskan.
Lghazaoui adalah satu dari belasan aktivis yang dikejar oleh pihak berwenang Maroko karena mengkritik hubungan pemerintah dengan Israel. Dalam aksi unjuk rasa di Casablanca, ia bahkan dipukuli oleh petugas berpakaian preman karena berusaha mendekati Konsulat AS. Setelah memposting tentang Maersk di media sosial, ia ditangkap dan didakwa dengan tuduhan penghasutan. Ia mendekam di penjara selama empat bulan.
“Mereka mencoba membungkam orang-orang,” kata Lghazaoui kepada The Associated Press. “Mereka menggunakan saya untuk menghalangi atau menjauhkan orang dari apa yang mereka lakukan.”
Abraham Accords: Janji Manis yang Berujung Pahit?
Maroko adalah satu dari empat negara Arab yang menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai bagian dari Abraham Accords yang ditengahi pada tahun 2020 selama masa jabatan pertama Presiden Donald Trump. Kesepakatan itu memberikan sesuatu yang telah dikejar oleh diplomat Maroko selama bertahun-tahun: dukungan AS untuk klaim Maroko atas Sahara Barat yang disengketakan.
Namun, harga yang harus dibayar adalah meningkatnya sentimen publik terhadap normalisasi, terutama setelah perang Israel-Hamas pecah.
“Saya jarang melihat jurang pemisah yang begitu besar antara opini publik dan monarki. Apa yang dilakukan oleh para elite penguasa sepenuhnya bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh rakyat Maroko,” kata Aboubakr Jamai, dekan Pusat Madrid di American College of the Mediterranean.
Puluhan ribu orang telah turun ke jalan di Maroko sejak perang dimulai. Aksi unjuk rasa ini tidak hanya diikuti oleh keluarga, mahasiswa, kelompok Islam, kelompok kiri, dan anggota serikat pekerja, tetapi juga menarik suara-suara yang lebih radikal. Beberapa bahkan membakar bendera Israel atau mencemooh penasihat kerajaan André Azoulay, seorang Yahudi Maroko.
Kebebasan Berekspresi: Ada Batasnya!
Pasukan keamanan dengan perlengkapan anti huru hara hanya berdiri dan menyaksikan ketika para pengunjuk rasa mengecam “normalisasi” dan hubungan perdagangan dan militer Maroko yang berkembang dengan Israel. Namun, pihak berwenang telah menunjukkan bahwa toleransi mereka terhadap perbedaan pendapat ada batasnya.
Konstitusi Maroko umumnya menjamin kebebasan berekspresi, meskipun mengkritik monarki atau Raja Mohammed VI adalah ilegal dan dapat dituntut. Selama perang, para aktivis yang melibatkan monarki di media sosial atau memprotes bisnis yang menjadi sasaran boikot karena operasi mereka di Israel telah menerima hukuman penjara.
Fokus ke Gaza: Mengalihkan Isu Domestik?
Beberapa pengamat di Maroko mempertanyakan apakah fokus pada Gaza telah mengalihkan perhatian dari perjuangan domestik yang mendesak. Suara-suara dari lingkaran nasionalis Maroko di media sosial justru menyoroti marginalisasi penduduk asli Amazigh dan sengketa Sahara Barat, yang mereka anggap lebih sentral bagi identitas dan kedaulatan nasional.
Namun, bagi yang lain, perang yang berkepanjangan telah memicu perubahan yang jelas. Partai Keadilan dan Pembangunan Islam, yang pernah mendukung normalisasi dengan Israel ketika berkuasa, baru-baru ini mengundang pejabat senior Hamas ke kongresnya di Rabat. Namun, para pejabat tersebut tidak dapat memperoleh visa untuk masuk ke Maroko.
“Palestina akan tetap menjadi penyebab utama kami,” kata Abdelilah Benkirane, mantan perdana menteri dan sekretaris jenderal Partai Keadilan dan Pembangunan.
Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Gelombang protes di Maroko menunjukkan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel masih menjadi isu sensitif yang dapat memicu gejolak sosial. Pemerintah perlu lebih mendengarkan aspirasi rakyat dan mempertimbangkan kembali kebijakannya agar tidak semakin memperlebar jurang antara penguasa dan yang diperintah.
| Negara | Status Hubungan dengan Israel | Reaksi Publik |
|---|---|---|
| Maroko | Normalisasi hubungan | Protes luas |
| Mesir | Mempertahankan hubungan | Kritik pemerintah, penangkapan aktivis |
| Yordania | Mempertahankan hubungan | Kritik pemerintah, penangkapan aktivis |
Sumber: Associated Press
About The Author
