- Evaluasi menyeluruh pelaksanaan haji sebelumnya.
- Percepatan pemesanan tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
- Persiapan akomodasi, transportasi udara, dan pembayaran biaya haji.
- Pertimbangan penggunaan bandara alternatif.
- Peningkatan pelayanan kesehatan bagi jemaah.
Fokus Utama: Evaluasi dan Perbaikan
Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), menekankan pentingnya evaluasi yang mendalam dan berkelanjutan. Tujuannya? Agar kualitas penyelenggaraan ibadah haji semakin baik dari tahun ke tahun.
“Kami memahami bahwa menyelenggarakan ibadah haji dengan skala besar itu tidak mudah. Oleh karena itu, evaluasi yang komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan peningkatan kualitas pengelolaan haji,” ujar Warsito, Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Identitas Bangsa Kemenko PMK, seperti dikutip dari pernyataan resminya.
Persiapan Awal: Tenda di Armuzna Jadi Prioritas
Badan Pengelola Keuangan Haji (BP Haji) juga bergerak cepat. Mereka menargetkan pemesanan tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) selesai pada akhir Juli 2025. Ini adalah langkah krusial karena lokasi tersebut menjadi pusat aktivitas jemaah haji.
“Beberapa aspek penting seperti akomodasi, transportasi udara, dan pembayaran biaya haji akan dipersiapkan mulai Agustus hingga September. Bandara alternatif untuk keberangkatan dan kepulangan juga sedang dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi pergerakan jemaah,” jelas Puji Raharjo, Deputi Bidang Koordinasi Layanan Haji Dalam Negeri BP Haji.
Tantangan Kesehatan Jemaah Haji
Salah satu perhatian utama adalah kesehatan jemaah haji. Liliek Marhaendro Susilo, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, mengungkapkan bahwa sekitar 80% jemaah memiliki penyakit penyerta (komorbiditas). Ini menuntut sistem pelayanan kesehatan haji yang lebih adaptif.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berupaya meningkatkan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang tersedia di Tanah Suci. Selain itu, edukasi mengenai kesehatan juga terus digencarkan kepada calon jemaah haji.
Diplomasi Haji: Bagian dari Kepentingan Strategis Indonesia
Ibadah haji bukan hanya urusan agama, tetapi juga bagian penting dari diplomasi Indonesia dengan Arab Saudi. Ahrul Tsani Fathurrahman, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri, menjelaskan bahwa penyelenggaraan haji adalah bagian dari kepentingan strategis Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Arab Saudi.
“Haji adalah bagian dari diplomasi inti Indonesia. Semua komunikasi dilakukan melalui nota diplomatik untuk membangun fondasi yang kuat,” ujarnya.
Beberapa aspek kunci seperti kuota, pelayanan kesehatan, implementasi smartpass, dan Kampung Haji akan terus dipromosikan melalui Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi (DKT) yang diketuai langsung oleh Presiden Indonesia dan Raja Arab Saudi.
Bandara Alternatif: Solusi untuk Penerbangan Haji
Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi, menyoroti pentingnya mengoptimalkan bandara alternatif. Pasalnya, Bandara Taif saat ini tidak dapat digunakan karena landasan pacunya terlalu pendek untuk melayani pesawat haji.
Kerja Sama untuk Transisi Kelembagaan
Kemenko PMK mendorong penandatanganan perjanjian kerja sama teknis antara Kementerian Agama dan Badan Pengawas Haji, terutama untuk transisi kelembagaan, sambil menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah.
Apa yang Bisa Kita Pelajari dari Persiapan Haji?
Persiapan haji adalah contoh nyata bagaimana perencanaan matang dan koordinasi yang baik dapat menghasilkan sesuatu yang besar. Evaluasi yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, dan perhatian terhadap detail adalah kunci suksesnya.
Semoga persiapan haji 2026 berjalan lancar dan memberikan pengalaman ibadah yang khusyuk bagi seluruh jemaah haji Indonesia.
