Banjir yang kerap melanda berbagai wilayah di Indonesia, termasuk destinasi wisata dunia seperti Bali, ternyata punya akar masalah yang mengejutkan: sampah! Ya, tumpukan sampah yang semakin tak terkendali menjadi biang kerok utama yang memperparah dampak bencana ini. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, angkat bicara dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas demi mencegah tragedi serupa terulang kembali. Lantas, bagaimana kronologisnya dan apa saja solusi yang ditawarkan? Artikel ini akan mengupas tuntas semuanya!
Sampah, Ancaman Nyata di Balik Bencana Banjir
Indonesia tengah menghadapi krisis sampah yang kian memprihatinkan. Ditambah lagi dengan fenomena perubahan iklim yang memicu anomali cuaca ekstrem, membuat bencana banjir semakin tak terhindarkan. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa kondisi ini sungguh mengkhawatirkan.
“Kondisi ini menyebabkan banjir di Bali, misalnya, berdampak sangat parah bagi masyarakat, bahkan menimbulkan korban jiwa. Ini tidak boleh terulang lagi, langkah antisipasi harus segera diambil,” ujar Eddy Soeparno dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.
Ia menekankan bahwa krisis sampah di kota-kota besar tidak bisa lagi ditangani dengan cara biasa. Diperlukan manajemen krisis yang sigap dan tindakan pencegahan yang cepat agar tidak berujung pada bencana ekologis yang lebih besar.
Keselamatan Warga Jadi Prioritas Utama
Prioritas utama dalam penanganan masalah ini adalah keselamatan seluruh warga negara. Eddy Soeparno menegaskan bahwa untuk membereskan krisis sampah ini, dibutuhkan keterlibatan penuh dari pemerintah pusat, bersama-sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Penanganan krisis sampah ini membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat, bersama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota,” tegasnya.
Ajakan Revisi Regulasi Hingga Pertemuan dengan Kepala Daerah
Tak hanya bicara, Eddy Soeparno juga telah melakukan langkah konkret. Ia mengaku telah menemui beberapa kepala daerah, termasuk Walikota Bandung, Tangerang Selatan, dan Palembang. Pertemuan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung keluhan dan masukan mereka terkait penanganan sampah di wilayah masing-masing.
Prospek Solusi Berbasis Teknologi
Salah satu poin penting yang muncul dari diskusi tersebut adalah adanya usulan untuk merevisi peraturan presiden (perpres) terkait teknologi pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy).
“Ada usulan untuk merevisi perpres mengenai teknologi waste-to-energy. Ini krusial untuk menghentikan krisis sampah dan mencegahnya meningkat menjadi bencana ekologis serta darurat kesehatan,” tambahnya.
Para walikota yang ditemui juga menunjukkan komitmen kuat untuk mengatasi tantangan pengelolaan sampah di daerah mereka. Mereka sangat berharap adanya kolaborasi yang lebih erat dan dukungan yang lebih signifikan dari pemerintah pusat.
Data Kemenperin: Jutaan Ton Sampah Belum Terkelola!
Angka-angka dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan betapa gentingnya situasi ini. Pada tahun 2024 saja, tercatat ada 35,19 juta ton sampah yang dihasilkan di seluruh Indonesia. Angka ini berasal dari laporan 322 kabupaten dan kota.
Yang lebih mengejutkan, dari total sampah tersebut, sebanyak 21,6 juta ton dilaporkan belum terkelola dengan baik. Fakta ini tentu saja memperkuat urgensi penanganan serius terhadap masalah sampah di tanah air.
| Keterangan | Jumlah (Ton) |
|---|---|
| Total Sampah Dihasilkan | 35.190.000 |
| Sampah Belum Terkelola | 21.600.000 |
Dengan data ini, jelas bahwa upaya penanggulangan banjir tidak bisa dilepaskan dari perbaikan sistem pengelolaan sampah. Kolaborasi lintas sektor, regulasi yang mendukung, serta kesadaran masyarakat menjadi kunci utama untuk menciptakan Indonesia yang lebih bersih dan bebas banjir.
Sumber:
- Indonesia.go.id (Informasi terkait kebijakan pemerintah)
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) (Informasi terkait infrastruktur pengelolaan air dan pengelolaan sampah)
About The Author
